80 Persen Pembangunan IKN, Berasal Dari Dana Non-APBN

KALTIM -   Wakil Ketua I Bidang Koordinasi  Investasi Tim Transisi IKN, Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D, menjelaskan, kebutuhan investasi IKN senilai Rp 466 triliun, 20 persen dananya dikucurkan dari APBN, sedangkan selebihnya 80 persen bersumber dari  dana yang bersifat non-APBN.

Sebagaimana dilansir dalam berita IKN (1/9/22) Amalia menerangkan, 20 persen dana APBN  yang ada akan digunakan untuk pembangunan Istana Negara dan beberapa bangunan strategis lain, seperti gedung TNI/Polri, gedung Legislatif, Yudikatif serta pengadaan dan  pematangan lahan semua berasal dari APBN. 

Baca juga: Uji Calon Anggota BPK, Ela Nuryamah Pertanyakan Ide Merger BPK, BPKP, dan Inspektorat

Sedangkan untuk sarana ruang terbuka hijau, infrastruktur dasar (air minum,  sanitasi), peningkatan konektivitas non-tol, jalur logistik, lembaga  pemasyarakatan dan pangkalan militer disekitar kawasan Nusantara, semua  dialokasikan dari APBN tuturnya, Kamis (1/9/22).

Lebihlanjut Amalia menjelaskan. Adapun sisanya akan dibangun dengan dana non-APBN yang diperoleh melalui kerja sama, pihak swasta dan BUMN agar dapat dipergunakan untuk pecepatan pembangunan berbagai fasilitas  pendukung IKN. 

Baca juga: Ilham Bintang: Pengalaman Ganti Foto KTP Secara Kilat Tanpa Pengantar RT-RW

"Jadi fasilitas  pendukung yang dimaksud adalah pengadaan rumah dinas ASN/TNI/Polri,  penyedian infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN_red) semisal gedung Eksekutif, urban  transport berbasis rel, perumahan umum, perguruan tinggi dan lembaga  pendidikan swasta". Ungkapnya.

Baca juga: Ilham Bintang: Waspada Presiden, Pastikan Itu Big Data atau Big Lies?

 Selain hal di atas. Amalia juga menerangkan, dalam pengunaan dana non APBN Pemerintah akan membuka peluang investasi untuk  pembangunan peningkatan konektivitas (bandara, pelabuhan, dan jalan _red) serta sarana  pendidikan  dan  kesehatan, bahkan lembaga pemasyarakatan dan sarana pusat perbelanjaan. Tuturnya pada awak media.